LKPD Unaudited 2024 Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanah Bumbu Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK Kalsel

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menunjukkan komitmennya dalam hal transparansi keuangan dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk membangun tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel.

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu, Bahsanuddin, kepada Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan, Andriyanto, dalam sebuah agenda resmi di Banjarbaru. Momen ini menandai dimulainya proses evaluasi dan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan.

Kenapa Penyerahan LKPD Itu Penting Banget?

Oke, mari kita bahas kenapa dokumen ini jadi sangat krusial.

1. Dasar Pemeriksaan BPK
   LKPD unaudited adalah laporan awal yang nantinya akan diperiksa lebih lanjut oleh BPK. Dari sini, auditor akan menggali apakah pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
   Dengan adanya laporan ini, publik bisa melihat seberapa terbuka dan bertanggung jawabnya pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Jadi nggak ada lagi cerita dana daerah yang “mengendap” tanpa arah.
3. Syarat Dapat Opini WTP
   Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK itu semacam penghargaan tertinggi dalam dunia pengelolaan keuangan daerah. Nah, penyerahan LKPD adalah syarat wajib buat dapetin itu.

Langkah Tegas Pemkab Tanah Bumbu

Penyerahan LKPD ini bukan cuma acara formalitas semata. Ini menunjukkan bahwa Pemkab Tanah Bumbu benar-benar serius menjalankan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Lewat keterlibatan langsung Wakil Bupati, terlihat bahwa pemerintah daerah ingin memastikan semua proses berjalan dengan benar dan sesuai regulasi.

Tidak hanya menyerahkan laporan, Pemkab juga membuka ruang bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Artinya, tidak ada yang disembunyikan—semua transparan.

Apa Manfaatnya Buat Warga?

Mungkin kamu bertanya, “Terus, apa untungnya buat saya sebagai warga?”

Yuk, kita kupas:

1. Pelayanan Publik yang Lebih Baik
   Pengelolaan anggaran yang tertib bikin proyek pembangunan berjalan tepat waktu—mulai dari jalan, sekolah, sampai layanan kesehatan.
2. Minim Risiko Korupsi
   Dengan adanya audit BPK, celah-celah penyalahgunaan anggaran bisa langsung ditutup rapat.
3. Kepercayaan Publik Naik
   Kalau keuangan daerah dikelola dengan baik, masyarakat pasti lebih percaya dan mendukung program-program pemerintah.

Langkah Menuju Opini Audit yang Lebih Baik

Setiap tahunnya, pemerintah daerah selalu berharap bisa meraih opini audit WTP dari BPK. Nah, dari sinilah prosesnya dimulai. LKPD unaudited akan diperiksa, dianalisis, dan dievaluasi. Kalau semua proses pengelolaan keuangan sesuai dengan standar dan tidak ditemukan penyimpangan, maka besar peluang Pemkab Tanah Bumbu mengantongi opini WTP.

Tentu saja, ini bukan kerja instan. Dibutuhkan sinergi antarinstansi, penguatan sistem pengawasan internal, serta transparansi dalam setiap program dan proyek.

Kesimpulan: Bukti Komitmen, Bukan Sekadar Kewajiban

Penyerahan LKPD Unaudited oleh Pemkab Tanah Bumbu ke BPK Kalimantan Selatan bukan cuma sebatas rutinitas tahunan. Ini adalah bentuk nyata komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan langkah ini, masyarakat bisa berharap pada pemerintahan yang lebih terbuka, proyek pembangunan yang lebih terencana, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Ke depan, harapannya adalah Pemkab Tanah Bumbu bisa terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya.

Jadi, sebagai warga, kita juga punya peran—ikut mengawasi dan mendukung agar dana publik dipakai sebaik mungkin. Karena pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama.